Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Latar Belakang perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia

Masalah Irian Barat merupakan isu besar yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan KMB tahun 1949, masalah Irian Barat menjadi masalah tersendiri yang disepakati akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Hal ini menunjukan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tahun 1950-an, perjuangan mengembalikan Irian Barat menjadi prioritas perjuangan Indonesia karena kedaulatan wilayah Indonesia sedang mendapat tantangan dari pihak luar . Salah satunya wilayah Irian Barat yang ditetapkan dan diakui oleh pemerintah Belanda. Belanda memang tidak mempunyai niat dan itikad baik dalam menyelesaikan Irian Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari peenyataan Belanda yang tercantum dalam penyerahan kedaulatan, bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian, namun, tahun 1950, setelah perjanjian tersebut di tandatangani masalah Irian Barat tidak juga selesai. Bahkan terkesan bertele- tele dan tidak menjadi sutu perhatian oleh pemerintah Belanda. Hal ini juga menunjukkan bahwa Belanda tidak menjepati janjinya. Bahkan pada saat diajak berunding pemerintah Belanda selalu berunding. Pada tanggal 15 februari 1952 Belanda menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Belanda. kemudian dengan kasus ini banyak tindakan - tidakan yang bersifat memperjuangkan Irian Barat dengan cara diplomasi, konfrontasi politik, dan ekonomi bahkan militer atau bersenjata.

Perjuangan Diplomasi

Tahun 1950, Indonesia mengajak Belanda untuk berunding ,masalah Irian Barat. belanda menjawab ajakan tersebut dengan memasukkan Irian Barat dedalam wilayah Negri Kincir angin itu. Indonesia menganggapi heras terhadap sikap yang dilakukan Belanda. Reaksi Indonesia dilakukan dengan melakukan pembatalan terhadap persetujyan KMB dan Indonesia membatalkan UNI Indonesia-Belanda. Indonesia lalu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu dan gubernurnya adalah Zainal Abidin Syah. Didalam sidang PBB Indonesia juga membawa persoalan Irian Barat yang dimasukkan berulang - ulang dalam sidang umum PBB. Namun, usaha tersebut tetap saja mengalami kegagala. Belanda dan sekutunya tetap mempertahankan Irian Barat. tetapi, dukungna Internasional terhadap Indonesia semakin kuat. rakyat Indonesia menggelar rapat - rapat umum yang membahas Irian Barat.
Tanggal 17 Agustus 1960, Usaha diplomasi Indonesia mengalami jalan buntu yang membuat memutuskan hubungan Indonesia Belanda. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut kemudian diikuti dengan persiapan - persiapan militer.

Perjuangan Bersenjata

Indonesia berusaha mencari bantuan dari Amerika serikat namun gagal. Dan memutuskan untuk membeli senjata dari Uni-Soviet. Pada Bulan desember 1960, pemerintah Indonesia mengutus Jendral A.H. Nasution sebagai Mentri Kemanan Nasional / KASAD ke MOskow. A.H. Nasution berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan Pemerintah Uni Soviet. Melihat kondoisi semakin panas, negara - negara lain di dunia mendesak permasalah Irian Barat segera di masukkan kembali ke dalam agenda Sidang Umum PBB. Tahun 1961 dalam sidang umum, masalah Irian Barat diperdebatkan kembal. sekjen PBB U Thant, menganjurkan kepada Ellsworth Bunker seorang Diplomat AS mengajukan usul tentang penyelesaian Irian Barat . Isi pokok usul Bunker adalah pihak Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu 2 tahun. Pada prinsipnya Indonesia menerima saran tersebut tetapi dengan catatan diperpendek. Namun, Belanda berpendirian melepaskan Irian Barat kepada PBB untuk membentuk negara Papua. Bertepatan dengan ulang tahun Agresi Militer Belanda II yang ke-13 pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno di alun - alun Utara Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat yang berisi :
a. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua bentukan Kolonial Belanda.
b. Kibarkan Sang Merah Putih di seluruh Irian Barat.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Pada Tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai Panglima KomandoMandala. Tugasnya ialah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi - operasi militer, serta mengembangkan situasi militer di Provinsi Irian Barat.
Pada 15 Januari 1962, Belanda juga mengirimkan Kapal Induk Karel Doerman dalam situasi panas ini terjadi Peristiwa Laut Aru. 3 Kapal Angkatan Laut RI yaitu : Macan Tutul, Macan Kumbang, Macan Harimau dan kapal perusak serta Fregat Belanda. dalam Insiden ini terbunuhlah Komodor Yos Sudarso, Kapten Wiratno beserta awak lainnya dalam Kapal Macan Tutul.
setelah itu, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto melakukan penyusupan dengan menerjunkan penerbang - penerbang Indonesia menembus radar Belanda ke pedalaman Irian Barat.
Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di new York pada tanggal 15 Agustus 1962. Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio sedangkan pihak Belanda oleh Van Roijen, dan Schurmann. Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York. Yang membuat pengaruh :
a. Kerajaan Belanda siap dan bersedia menyerahkan Irian Barat kepada PBB yang akan menjalankan pemerintahan langsung di bawah kendali PBB.
b. Terbentuklah UNTEA yang akan menyerahkan Irain Barat kepada pemerintah RI sebelum tanggal 1 Mei 1963.

Penentuan Pendapat Rakyat

Pepera dilaksanakan perkabupaten per tanggal 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969 yang disaksikan utusan Sekertaris Jendral PBB. yang melalui 3 tahap :
a. Konsultasi
b. Pemilihan Anggota Dewan Musyawarah.
c. Pelaksanaan PEPERA.
Hasil PEPERA memperlihatkan suara bulat bahwa masyarakat IRian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Irian Barat resmi menjadi Provinsi ke - 26 RI dengan nama Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januari 2000, Irian Jaya diganti dengan nama Provinsi Papua.

Pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah Tanah Air Indonesia

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949 di jawa barat, sekelompok orang yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). untuk mencapai tujuannya kelompok ini melakukan teror, pembunuhan, perampokan harta benda penduduk, dan membuat kekacauan. gerakan ini juga meluas sampai Jawa tengah, Sulawesi Selatan, kalimantan, dan Aceh. Untuk menghadapi gerakan separatis ini TNi melakukan gerakan Operasi Pagar Betis, dan Operasi Baratha Yudha yang berkerja sama dengan rakyat.


Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Pada tanggal 23 Agustus 1949, terjadi gerakan Di/TII di Jawa Tengah yang mempunyai tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini terjadi di beberapa daerah yaitu Tegal, dan Brebes. Gerakan ini juga dikenal dengan Majelis Islam. Kelompok ini dipimpin oleh Amir Fatah. dikebumen dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfudh Abdul Rahman. Untuk menumpas gerakan DI/TII diJawa Tengah ini pemerintah membentuk pasukan gerakan khusus yang diberi nama Banteng Raiders. Pasukan ini merupakan pasukan khusus yang melakukan operasi kilat dalam mengejar para pemberontak. gerakan ini desebut Gerakan Banteng Negara (GBN).

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Orang yang memimpin gerakan ini adalah Kahar Mudzakar. Ia memproklamasikan berdirinya NII pada tahun 1952. hal ini dilakukan setelah tuntutannya untuk memasukkan anggota Laskar gerilya Sulawesi Selatandalam TNI ditolak Pemerintah. Gerakan ini sering melakukan teror, perampokan, dan pembunuhan. Operasi penumpasan berlangsung lama. Hal ini disebabkan gerombolan Kahar Mudzakar dapat memanfaatkan keadaan medan pertempuran dan mengenal sifat rakyat setempat. Gerombolan ini dapat ditumpas setelah kahar Mudzakar ditembak mati bulan Februari tahun 1965.

Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan

Dalam pemberontakan ini dipimpin oleh seorang mantan anggota TNI berpangkat Letnan Dua yakni Ibnu Hadjar. Dikarenakan tidak puas terhadap pemerintah. ketidakpuasan itu dilampiskan dengan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah dan ingin mewujudkan Negara Islam Gerakan ini juga disebut " Kesatuan Rakyat yang Tertindas". Gerakan ini melakukan pemberontakan sejak 10 Oktober 1950. Dalam menghadapi gerakan ini, pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menumpasnya. Pemberontakan berakhir ketika tahun 1963 Ibnu Hadjar tertangkap dan dihukum mati tahun 1965.


Pemberontakan DI/TII di Aceh

Di Aceh muncul sekelompok muslim yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh yang ingin mendirikan negara Islam.
Ketika itu Daud Beureuh menjabat Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh. Ia merasa tidak puas. Oleh karena itu tanggal 21 September 1953 Daud beureuh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari KartoSoewiryo. Tengku Daud Beureuh kemudian mempengaruhi rakyat agar mendukung agama yang dianut mereka. Untuk menumpas gerakan ini pemerintah menjalankan operasi militer dan upaya penyadaran kepada masyarakat. Pemberontakan ini akhirnya dapat diakhiri setelah bulan Desember 1962 dicapai kata sepakat lewat bermusyawarah dengan rakyat Aceh.